SOP

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi pertahana nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik. Merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran Negara yang baik. Pemnerlakuan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan iInformasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pamekasan. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu , biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut,PPID menetapkan standart layanan informasi di lingkungan PPID Kabupaten Pamekasan . dengan adanya standart Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi.

 

B. LANDASAN HUKUM

1.     Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Nomor 4846)

2.     Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 temtang pelayanan public(lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112. Tambahan lembaran Negara nomor 5038)

3.     Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 2009 nomor 152 , tambahan lembaran Negara nomoor 5071)

4.     Peraturan Bupati nomor : Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Kabupaten Pamekasan

5.     Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik.

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1.     Maksud

Ø  Pedoman ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi atau PPID Kabupaten Pamekasan dalam menyediakan Informasi tertentu melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan kegiatan Pelayanan informasi Publik.

2.     Tujuan

Ø  Mendorong terwujudnya implementasi UU KIP secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi .

Ø  Memberikan standart bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik

Ø  Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas

 

D. HAKIKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ø  Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi Publik secara cepat , tepat waktu , biaya ringan/proporsional , dan cara sederhana pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan public untuk membenahi system dekomentasi dan pelayanan informasi.

 

 E. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

 

1.     Implementasi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti

2.     Akuntabilitas

Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dg ketentuan peraturan perundang undangan

3.     Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4.     Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam p[enyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.

5.     Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama , golongan , gender dan status ekonomi.

6.     Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

 

 F. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kabupaten PAMEKASAN, masuk dalam kelompok pelayanan jasa , yakni menyediakan berbagai hal yang brkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

 

 G. STANDART OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.



Adapun standart pelayanan informasi publik :



1.     OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan back Office yang baik :

 

a.      Front Office meliputi :

Ø  Desk layanan langsumg

Ø  Desk layanan via media

b.     Back Office meliputi :

Ø  Bidang pelayanan dan dokmentasi informasi

Ø  Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi

Ø  Bidang penyelesaian sengketa informasi .

 

2.     DESK INFORMASI PUBLIK

Untuk memenuhi dan melayani permntaan dan kebutuhan pemohon informasi publik, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsumg dan layanan melaui media antara lain menggunakan telepon, email dan website.



3.     WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik . di Sekretariat PPID yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PAMEKASAN.

Penyelenggaraan pelayana informasi publik dilakasanakan pada hari kerja senin sampai dengan jumat

Senin – kamis:

:

09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat

:

12.00 s/d 13.00  WIB

 

Jumat

:

09.00 s/d 15.00  WIB

istirahat

:

11.00 s/d 13.00  WIB

     

4.     MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1.     Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copi KTP pemohon dan pengguna informasi.

2.     Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

3.     Pertugas memproses pemintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang trelah di tandatangani oleh pemohon informasi publik

4.     Petugas Menyerahkan informasi sesuai dengan yang di minta oleh pemohon/pengguna informasii jika informasi yang di minta masuk dalam kategori di kecualikan PPID menyampaikan alas an sesuai dg ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

5.     Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik

6.     Membukukan dan mencatat.

 

5.     JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

  1. proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik di lakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi poersyaratan yang telah di tetapkan
  2. Waktu penyelesaian di laksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak di terima pemberitahuan yang berisikan informasi yang di minta berada di minta penguasanya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja
  3. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informassi publik di lakukan secara langsung , melalui email ,fax atau jasa pos .
  4. Jika permohonan informasi di terima maka di surat pemberitahuan juga di cantumkan materi informasi yang di berikan, format informasi, serta biaya apabila di perlukan untuk keperluan pengadaan atau perekaman . bila permintaan infurmasi di tolak maka dalam surat pemberitahuan di cantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.

 

6.     BIAYA TARIF

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Menyediakan Informasi publik secara gratis ( tidak di pungut biaya ) sedangkan untuk penggahdaan dan perekaman , pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggadaan informasi sendiri di sekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat.



7.     KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik di bantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan , Pranata Humas , dan Pranata Komputer .Untuk petrugas pada desk layanan Informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan perundang undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi , sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.



8.     LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolahan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik . petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada bidang pelayanan informasi. Bidang pelayanan informasi pembuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya PPID Kabupaten Pamekasan setiap bulan melaporkan kepada sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan ,selaku atasan PPID Kabupaten Pamekasan . Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi ,tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi , penolakan permintaan informasi public disertai dengan alasan penolakanya dari waktu diperlukan dalam memebuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

 

 

9.     KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut.

a.    Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasn pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

b.    Tidak disediakanya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

c.    Tidak ditanggapi permintaan informasi

d.    Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta

e.    Tidak dipenuhinya permintaan informasi

f.     Pengenaan biaya yang tidak wajar

g.    Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang -undang ini.


untuk lebih detail alur SOP klik disini

 

 

 

Sample Default

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj2

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj1

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj3

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj4

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj5

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.

Sample yj6

Av vestibulum turpis interdum. Pha sellus et urna id elit euism convas. Nunc sodales lorem vit magna ac vestibulum turpis in. Phasel lus et urna id elit onvali.