Dasar Pembentukan PPID

Category: Profil PPID Published on 29 May 2015
Written by Super User Hits: 889

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik salah satu pedoman pembentukan PPID kabupatan Pamekasan antara lain:

1. UU No 14 th 2008

2 PP no-61-tahun 2010

3 Permendagri No. 35 Th 2010

4 Permenkominfo NO 10 TH 2010

5 PERKI NO 1 TH 2013

6 PERGUB JATIM NO 65 TH2011

7. Peraturan Bupati Pamekasan No 24 Tahun 2013