wiwit

wiwit

26
October

Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) menyelenggarakan sidang ajudikasi non litigasi di Kab. Pamekasan pada hari ini Rabu (25/10) hingga Kamis (26/10).

Sebanyak 7 kasus sengketa akan diselesaikan dengan pemohon dan termohon yang mayoritas berasal dari kabupaten pamekasan.

Menurut Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setorini, maksud penyelenggaraan sidang di kedudukan dimana pemohon dan termohon berada adalah agar tujuan UU KIP tercapai yaitu efektif dan cepat. Mengingat termohon mayoritas akan memenuhi panggilan sidang sehingga penyelesaian sengketa akan cepat terselesaikan. (AS)

26
October

Salah satu sidang ajudikasi yang digelar KI Jatim di Hotel New Ramayana Pamekasan pada hari ini Rabu (25/10) selesai melalui mediasi. Zainal Fatah AR mengajukan permohonan informasi berupa Alokasi Program ADD/DD Tahun Anggaran 2015-2016 pada semua desa se-Kecamatan Pasean kepada Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Ada 5 hal yang dimohonkan terhadap masing-masing desa di Kecamatan Pasean yaitu sumber dan besarnya anggaran yang diterima; RAPBDes; Titik Lokasi Foto 0-100% kegiatan dan RAB; Harga Satuan dan Upah uang disahkan Bupati; serta SPJ.

Sidang yang dipimpin Ketty Tri Setyorini sebagai Ketua Majelis serta Mahbub Junaidi dan Zulaikha sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera, menawarkan penyelesaian sengketa informasi melalui pertemuan mediasi, karena informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga merupakan informasi publik.

Dalam mediasi yang diselenggarakan hari itu juga dan di tempat yang sama, para pihak setuju akan butir-butir kesepakatan yang ditawarkan oleh Mediator KI Jatim sehingga proses penyelesaian sengketa informasi berakhir damai. (AS)

25
October

Salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut, saat ini sudah ada 900 kepala desa (Kades) di Indonesia yang terbelit persoalan penyelewengan Dana Desa (DD). 

“213 diantaranya sudah ditetapkan tersangka. Tidak menutup kemungkinan angka tersangka itu akan bertambah,” kata Achsanul Qosasi di Sumenep, Selasa (24/10/2017).

Menurut AQ sapaan akrab Achsanul Qosasi, banyaknya Kades yang tersangkut penyalahgunaan dana desa tersebut diantaranya disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, sementara dana yang dikucurkan sangat besar. 

“Dana Rp 1 milar lebih memang sangat besar sekali, dan SDM Kades banyak yang belum siap untuk itu,” terangnya. 

Dari hasil temuan BPK terhadap realisasi dana desa sejauh ini, Kades lebih memilih membelanjakan dana desa untuk kepentingan pribadi ketimbang untuk membangun desa.

“Ini fakta, dana desa yang seharusnya untuk membangun infrastruktur dan perekonomian di desa, oleh oknum Kades malah dibuat beli mobil dan lain sebagainya, ini yang harus diperbaiki ke depan melalui Siskuides,” beber AQ. 

Terlebih, lanjut Presiden Madura United FC ini, pemerintah pusat berencana menaikkan DD pada tahun depan, dari Rp 60 triliun akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun.

Sehingga, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan SDM di tingkat desa, tidak menutup kemungkinan 2018 nanti akan lebih banyak lagi Kades yang tersandung kasus korupsi DD.

“Untuk itu, para Kades harus terus belajar dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah dan untuk digunakan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya. 

“Kades wajib mengerti sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, harus mereka kuasai. Agar tidak ada uang negara dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tukasnya.

24
October

Wakil bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur Khalil Asyari merayakan hari santri nasional (HSN) 2017 bersama sekitar 5 ribu santri, Minggu (22/10/2017) di Pendopo Ronggosukowati.

Perayaan HSN 2017 itu diawali dengan apel besar “Resolusi Jihad” sementara Khalil Asyary bertindak sebagai pembina apel.

Dalam sambutannya Wabup Pamekasan, Khalil Asyary mengatakan, perayaan HSN ini merupakan pengahargaan kepada pejuang kaum sarungan kala Indonesia terjajah.

 

“Perlu kita ingat, pada tahun 2015 lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” katanya.

Atas penghargaan itulah tambah Khalil, para santri harus memperingatinya dengan mengisi kegiatan yang positif dan berprestasi.

“Atas nama pemerintah daerah kami ucapkan selamat hari santri nasional, karena acara ini merupakan acara yang strategis untuk kemajuan para santri,” tambahnya.

Harapannnya, para santri terus bersatu padu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Mari kita jaga bersama negara tercinta ini dengan tidak merongrong keutuhan NKRI,” tutupnya.

Usai memimpin apel, orang nomor dua dilingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan itu, langsung melepas peserta kirab sabtri yang terdiri dari sebanyak 57 pesantren NU di Pamekasan dan banom PCNU Pamekasan.

Pada kesempatan itu, hadir ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Pamekasan, KH Taufik Hasyim dan beberapa ulama Pamekasan, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpimda) diantaranya Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nogroho, Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inv Nuryanto, Kajari Pamekasan dan pimpinan DPRD.

Sumber: Mediamadura.com