25
October

Salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebut, saat ini sudah ada 900 kepala desa (Kades) di Indonesia yang terbelit persoalan penyelewengan Dana Desa (DD). 

“213 diantaranya sudah ditetapkan tersangka. Tidak menutup kemungkinan angka tersangka itu akan bertambah,” kata Achsanul Qosasi di Sumenep, Selasa (24/10/2017).

Menurut AQ sapaan akrab Achsanul Qosasi, banyaknya Kades yang tersangkut penyalahgunaan dana desa tersebut diantaranya disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, sementara dana yang dikucurkan sangat besar. 

“Dana Rp 1 milar lebih memang sangat besar sekali, dan SDM Kades banyak yang belum siap untuk itu,” terangnya. 

Dari hasil temuan BPK terhadap realisasi dana desa sejauh ini, Kades lebih memilih membelanjakan dana desa untuk kepentingan pribadi ketimbang untuk membangun desa.

“Ini fakta, dana desa yang seharusnya untuk membangun infrastruktur dan perekonomian di desa, oleh oknum Kades malah dibuat beli mobil dan lain sebagainya, ini yang harus diperbaiki ke depan melalui Siskuides,” beber AQ. 

Terlebih, lanjut Presiden Madura United FC ini, pemerintah pusat berencana menaikkan DD pada tahun depan, dari Rp 60 triliun akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun.

Sehingga, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan SDM di tingkat desa, tidak menutup kemungkinan 2018 nanti akan lebih banyak lagi Kades yang tersandung kasus korupsi DD.

“Untuk itu, para Kades harus terus belajar dalam mengelola dana yang bersumber dari pemerintah dan untuk digunakan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya. 

“Kades wajib mengerti sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, harus mereka kuasai. Agar tidak ada uang negara dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tukasnya.

24
October

Wakil bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur Khalil Asyari merayakan hari santri nasional (HSN) 2017 bersama sekitar 5 ribu santri, Minggu (22/10/2017) di Pendopo Ronggosukowati.

Perayaan HSN 2017 itu diawali dengan apel besar “Resolusi Jihad” sementara Khalil Asyary bertindak sebagai pembina apel.

Dalam sambutannya Wabup Pamekasan, Khalil Asyary mengatakan, perayaan HSN ini merupakan pengahargaan kepada pejuang kaum sarungan kala Indonesia terjajah.

 

“Perlu kita ingat, pada tahun 2015 lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional,” katanya.

Atas penghargaan itulah tambah Khalil, para santri harus memperingatinya dengan mengisi kegiatan yang positif dan berprestasi.

“Atas nama pemerintah daerah kami ucapkan selamat hari santri nasional, karena acara ini merupakan acara yang strategis untuk kemajuan para santri,” tambahnya.

Harapannnya, para santri terus bersatu padu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Mari kita jaga bersama negara tercinta ini dengan tidak merongrong keutuhan NKRI,” tutupnya.

Usai memimpin apel, orang nomor dua dilingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Pamekasan itu, langsung melepas peserta kirab sabtri yang terdiri dari sebanyak 57 pesantren NU di Pamekasan dan banom PCNU Pamekasan.

Pada kesempatan itu, hadir ketua Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Pamekasan, KH Taufik Hasyim dan beberapa ulama Pamekasan, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpimda) diantaranya Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nogroho, Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inv Nuryanto, Kajari Pamekasan dan pimpinan DPRD.

Sumber: Mediamadura.com

17
October

Wabup Pamekasan Mutasi 157 ASN

Written by
Published in Berita Umum
Read 39 times

Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Khalil Asyari melakukan mutasi 157 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Ronggosukowati, Selasa (17/10/217).

Orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupatrn (Pemkab) Pamekasan itu menjelaskan, perolingan jabatan itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong, hal itu agar tidak ada pekerjaan yang tertunda.

“Mutasi atau roling jabatan ini sudah biasa dilakukan, dan ini dalam rangka penyegaran kerja,” kata Khalil Asyari dalam sambutannya.

 

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap, sebanyak 157 ASN itu dapat memaksimalkan pekerjaan di posisi yang baru. Lamanya kekosongan itu karena beberpa pertimbanngan terkait waktu, tempat dan ASN-nya.

“Kami berharap ini bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat meskipun masih tidak semua ASN yang kosong dapat terisi,” harap Khalil.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangab Sumberdaya Manusia (BKPSM) Lukman Hedi Mahdia menjelaskan, Kekosongan ASN itu saat ini menjadi sorotan berbagai kalangan.

“Demi memaksimalkan pelayanan masyarakat dan mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal karena pensiun dan lain sebagainya, Alhamdulillah sudah terisi,” katanya singkat.

Rinciannya, 157 ASN itu terdiri dari 148 Eselon III-IV, 9 Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 camat, yakni Kecamatan Waru dan Pademawu, dan 3 lurah.

24
July

DPRD Pamekasan Baru Sahkan Tiga Perda

Written by
Published in Berita Umum
Read 110 times

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, baru menetapkan tiga perda, hingga pertengahan tahun 2017. Sementara raperda yang masuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebanyak 17 raperda (11 usulan tahun sebelumnya, 6 usulan tahun ini.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Pamekasan, Andi Suparto mengatakan, tiga raperda yang sudah menjadi peraturan daerah (perda) antara lain Perda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Penyelenggaraan Ketertiban Sosial, dan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah.

“Tiga aturan yang sudah ditetapkan itu pembahasanya sudah selesai di 2016, tapi karena masih menunggu evaluasi dari Pemprov, sehingga baru bisa ditetapkan di 2017. Untuk raperda lainnya dalam waktu dekat sudah selesai pembahasannya,” kata Andi.

Menurut politiai PPP itu, reperda yang dalam proses pembahasan antara lain Raperda Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Perpustakaan, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan Pengendalian dan Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif, Perlindungan dan Pemberdyaan Penyandang Disabilitas, dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba.

“Keenamnya sudah selesai pembahasan di Pansus (Panitia Khusus), sekarang tinggal nota  penjelasannya, yang harus dipaparkan melalui  sidang paripurna. Kalau itu sudah selesai, 6 Raperda itu sudah bisa diajukan ke Pemprov, kami optimis tahun ini bisa disahkan,” ungkapnya.   (ALI SYAHRONI/MK)

Page 1 of 5