28
October

Pemerintah Kabupaten Pamekasan, melalui Bagian Pembangunan setdakab Pamekasan, memastikan pekerjaan mega proyek stadion Pamekasan, yang terletak di Desa Cegug, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa timur. untuk anggaran 2016 akan tuntas pada akhir bulan Oktober.

Sehingga, besar kemungkinan Stadion Pamekasan yang belum ada namanya itu, dalam waktu dekat,  bisa digunakan pertandingan klub papan atas bermarkas di Kabupaten Pamekasan. masing-masing Madura United FC dengan Presiden Klub Ahsanul Qosasi, dan Persepam Madura Utama, Presiden Klub Said Abdullah. dimana, keduanya berasal dari Kabupaten Sumenep.

Kepala Bagian Pembangunan, Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, untuk pemasangan lampu, rumput stadion dan finising tribun stadion hampir selesai. Sehingga, stadion dengan kapasitas 35 penonton itu, dalam waktu dekat, sudah bisa dimamfaatkan.

Rahmat menambahkan, bagian pembangunan hanya bertanggung jawab dalam pembangunan stadion. sementara, untuk pemakaianya menjadi kewenangan Dinas Pemuda, olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemkab Pamekasan.

“jadi mengenai kapan stadion itu di louncing, ditanyakan ke Disporabudpar Pemkab Pamekasan. kami hanya berwenang menjawab soal pembangunanya,”. terangnya.

Mantan sekretaris Kecamatan Pademawu ini menambahkan, sekalipun pekerjaan stadion dinyatakan tuntas untuk anggaran 2016. bukan berarti, seluruhnya dinyatakan tuntas. Sebab, proyeksi pembangunan ialah Sport Center. Sehingga, ada beberapa fasilitas olahraga yang perlu dibangun.

Untuk pembangunan sirkuit motor cross lanjut mantan PLT Kades Pademawu Timur itu, akan tuntas bulan Desamber mendatang. dan secara bertahap beberapa fasilitas olahraga lainya akan dibangun di sekitar stadion tersebut

Beberapa fasilitas pendukung juga perlu di pertimbangkan terhadap keberadaan stadion. Diantaranya lahan parkir yang harus tersedia. Termasuk mushola stadion harus juga disiapkan.

Rahmat mengharapkan, tuntasnya stadion cegug tersebut bisa memberikan nilai positif terhadap pembangunan di pamekasan. Khususnya ekonomi kerakyatan di kabupaten Pamekasan.

27
September

Mengetahui Hari Hak untuk Tahu

Written by
Published in Kabar PPID
Read 341 times

Mungkin masih terdengar asing tentang adanya hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati setiap 28 September. Komisi Informasi Pusat dan Provinsi sejak tahun lalu sudah memperingati hari Hak untuk Tahu itu.

Konstitusi di negara kita sudah menjamin kepada setiap warga atas hak asasinya untuk tahu. Sebagaimana tercantum pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu. "Sejak itu hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang," kata Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma'mun. 

Hal senada disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy Tulung. Dengan peringatan hari Hak untuk Tahu, kata Freddy, diharapkan masyarakat lebih menyadari akan pentingnya informasi tentang kebijakan publik.

"Kenapa sekarang terjadi korupsi? Kenapa masyarakat ibaratnya tertipu melulu? Karena dia tidak tahu haknya. Jika masyarakat mengetahui hak untuk tahu, maka pejabat publik akan lebih berhati-hati, karena pada dasarnya pembangunan itu hak rakyat," kata Freddy.

Untuk itu, Kemenkominfo telah mendorong badan-badan publik untuk transparan menyampaikan kebijakan, pertanggungjawaban, dan anggaran mereka kepada publik.

"Kalau mereka nggak mau buka, kami meminta tolong media atau LSM ikut mengkampanyekan dan memberi terapi kejut," ungkapnya.

Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Mereka menyepakati ada satu hari yang didedikasikan untuk mempromosikan hak kebebasan memperoleh informasi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintah dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi ini adalah bagian dari hak asasi manusia. (kd)

27
July

Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan merilis jumlah pajak dari sumber Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.6,2 Miliyar setiap tahun. Dari rilis tersebut juga disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah utara meliputi kecamatan pasean, batumar-mar, waru, pagentenan, pakong, palengaan yang justru paling rajin membayar pajak, dan tidak pernah menungak.

Sebaliknya, dari data yang diperoleh dispenda dari 13 Kecamatan Di Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yang justru warganya terendah pembayaran pajaknya. Padahal, dari sisi pendapatan dan pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, warga kecamatan pamekasan paling tinggi.

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan Agus Mulyadi mengakui rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kecamatan pamekasan. Padahal, Seharusnya warga kecamatan Pamekasan yang memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat lainya.

Agus menerangkan, Pihaknya dalam setiap pertemuan dengan kelurahan dan desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, selalu rajin memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban objek pajak kepada Negara.

“Faktornya variatif, ada yang menyebut tanahnya yang digunakan, ialah tanahnya sendiri tidak dibelikan oleh pemerintah. ada pula yang mengerti namun sengaja tidak membayar pajak PBB, sekalipun jelas-jelas kewajiban objek pajak,”Terang Agus.

Agus mengakui, tanah ataupun bangunan rumah memang milik masyarakat. Tetapi, setiap masyarakat, memiliki kewajiban membayar pajak. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 pasal 2 ayat 1 Jonto undang-undang nomor 12 tahun 1994, tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Lebih lanjut Agus menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan baliho di sejumlah titik di Pamekasan. Sosialisasi ke media massa, maupun hadir langsung ke balai desa ataupun kecamatan dan bertemu langsung kepada masyarakat.

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998. Adapun Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

30
May

Bupati Pamekasan melantik 17 Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. Diharapkan para pejabat dimaksud segera melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi  jabatan yang baru

Page 3 of 4