27
July

Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan merilis jumlah pajak dari sumber Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.6,2 Miliyar setiap tahun. Dari rilis tersebut juga disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah utara meliputi kecamatan pasean, batumar-mar, waru, pagentenan, pakong, palengaan yang justru paling rajin membayar pajak, dan tidak pernah menungak.

Sebaliknya, dari data yang diperoleh dispenda dari 13 Kecamatan Di Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yang justru warganya terendah pembayaran pajaknya. Padahal, dari sisi pendapatan dan pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, warga kecamatan pamekasan paling tinggi.

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan Agus Mulyadi mengakui rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kecamatan pamekasan. Padahal, Seharusnya warga kecamatan Pamekasan yang memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat lainya.

Agus menerangkan, Pihaknya dalam setiap pertemuan dengan kelurahan dan desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, selalu rajin memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban objek pajak kepada Negara.

“Faktornya variatif, ada yang menyebut tanahnya yang digunakan, ialah tanahnya sendiri tidak dibelikan oleh pemerintah. ada pula yang mengerti namun sengaja tidak membayar pajak PBB, sekalipun jelas-jelas kewajiban objek pajak,”Terang Agus.

Agus mengakui, tanah ataupun bangunan rumah memang milik masyarakat. Tetapi, setiap masyarakat, memiliki kewajiban membayar pajak. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 pasal 2 ayat 1 Jonto undang-undang nomor 12 tahun 1994, tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Lebih lanjut Agus menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan baliho di sejumlah titik di Pamekasan. Sosialisasi ke media massa, maupun hadir langsung ke balai desa ataupun kecamatan dan bertemu langsung kepada masyarakat.

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998. Adapun Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

30
May

Bupati Pamekasan melantik 17 Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. Diharapkan para pejabat dimaksud segera melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi  jabatan yang baru

30
May

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar memuji buku Pedoman Standar Layanan Informasi Desa untuk Pemerintahan Desa (PSlip Desa) yang diterbitkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. "Ini adalah bentuk inisiatif yang bagus dan kontribusi positif Komisi Informasi dalam mengawal program pembangunan desa,"kata Marwan dalam acara peringatan delapan tahun disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik dan hari Keterbukaan Informasi Nasional, Senin,16 Mei 2016 lalu.


Dia menambahkan, buku itu salah satu upaya KI Jatim untuk ikut mendorong lebih luas keterbukaan informasi sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, memicu daya kritis yang pada akhirnya mendorong partisipasi pembangunan. Apalagi,kata Marwan, dana desa yang dikucurkan pada 2016 mencapai Rp46,98 triliun, dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang."Prinsip dan asas keterbukaan dalam UUKIP dan UU Desa memberikan jaminan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik,"kata Jafar.


Dalama kesempatan itu,Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong keterbukaan informasi desa sebagai salah satu badan publik. Nota kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono 2 disaksikan secara langsung Menteri Marwan Jafar.


Acara tersebut dilaksanakan di Audiotorium Wisma Antara jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta, dengan mengambil tema “Mengawal Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa”. Sesi diskusi publik diisi dengan pemaparan dari beberapa narasumber yaitu Eko Sulistyo (Deputi Kepala Kantor Staf Presiden), Supriyansa (wakil bupati Sopeng Sulawesi Selatan), Ketty Tri Setyorini (ketua KI Jatim), Yenny Soetjipto (sekjen seknas Fitra). Acara itu dihadiri oleh komisioner Komisi Informasi se Indonesia dan undangan lainnya.


Buku PSlip Desa mendapat apresiasi karena buku itu adalah buku pertama yang diterbitkan oleh Komisi Informasi di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Soppeng melakukan penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi (KI) Sulawesi Selatan terkait transparansi dana desa.(*)

21
April

Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur meluncurkan buku Pedoman Standar Layanan Informasi untuk Pemerintahan Desa (PSLIP-Desa), Rabu (20/4/2016).

Launching atau peluncuran buku PSLIP Desa itu, secara resmi dilakukan di aula kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Ketua KIP Jatim Kety Tri Setyorini mengatakan, buku ini merupakan insiatif KIP Jatim untuk mensinergikan Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

"Ada semangat dan tujuan yang sama kedua undang undang itu dalam hal mendorong partisipasi publik, mewujudkan transparansi demi akuntabilitas pemerintahan desa," ujar Ketty.

Ketty menambahkan, buku ini terdiri dari empat (4) bab yang disusun dalam 70 halaman. Isinya, merupakan panduan bagi aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, berdasarkan mandat UU KIP dan UU Desa.

"Dan sampai saat ini, buku ini adalah buku pertama tentang sinergi UU KIP dan UU Desa di Indonesia, yang diterbitkan oleh Komisi informasi," imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dalam sambutannya mengatakan, bagi pemerintah provinsi Jawa Timur yang memiliki 7.723 desa yang tersebar di 38 kabupaten/kota, kehadiran buku PSLIP Desa bisa menjadi acuan bagi aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Harapannya, tercipta pelayanan publik yang lebh baik di tingkat desa.

"Buku ini adalah terobosan, yang memperkuat sinergi UU KIP dan UU Desa dalam mengawal amanat desentralisasi pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat desa," terang Soekarwo.

Sebagai panduan bagi aparatur pemerintahan desa, buku PSLIP Desa itu juga disusun dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan gambar-gambar.

Setiap bab dan sub bab, dalam buku tersebut selalu dimulai dengan pertanyaan, seperti pada bab 1 ; Mengapa Pemerintah Desa Harus Terbuka ?.

"Tujuannya agar lebih mudah dipahami sekaligus diterapkan oleh aparat pemerintahan desa,"ujar Mahbub Junaidi, salah satu penyusun buku.

Setelah buku itu diluncurkan, kata Mahbub, KIP Jawa Timur akan segera melakukan serangkaian sosialisasi ke seluruh desa yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Untuk itu, KIP Jatim akan melakukan kerjasama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Biro Pemerintahan provinsi Jawa Timur, DPRD Jawa Timur, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat), Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, PPID Kabupaten/kota, Perguruan Tinggi serta organisasi non pemerintah (NGO).

"Kami berharap, buku PSLIP Desa dan modul-modul pelatihannya, bisa tersosialisasi secara luas, dan bermanfaat tidak hanya bagi desa-desa di Jawa Timur tapi juga di provinsi lain di Indonesia," pungkasnya.

Sumber: Times Indonesia

Page 4 of 5