27
September

Mengetahui Hari Hak untuk Tahu

Written by
Published in Kabar PPID
Read 503 times

Mungkin masih terdengar asing tentang adanya hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati setiap 28 September. Komisi Informasi Pusat dan Provinsi sejak tahun lalu sudah memperingati hari Hak untuk Tahu itu.

Konstitusi di negara kita sudah menjamin kepada setiap warga atas hak asasinya untuk tahu. Sebagaimana tercantum pada pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu. "Sejak itu hak warga negara untuk mengakses informasi publik dijamin oleh Undang-Undang," kata Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma'mun. 

Hal senada disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy Tulung. Dengan peringatan hari Hak untuk Tahu, kata Freddy, diharapkan masyarakat lebih menyadari akan pentingnya informasi tentang kebijakan publik.

"Kenapa sekarang terjadi korupsi? Kenapa masyarakat ibaratnya tertipu melulu? Karena dia tidak tahu haknya. Jika masyarakat mengetahui hak untuk tahu, maka pejabat publik akan lebih berhati-hati, karena pada dasarnya pembangunan itu hak rakyat," kata Freddy.

Untuk itu, Kemenkominfo telah mendorong badan-badan publik untuk transparan menyampaikan kebijakan, pertanggungjawaban, dan anggaran mereka kepada publik.

"Kalau mereka nggak mau buka, kami meminta tolong media atau LSM ikut mengkampanyekan dan memberi terapi kejut," ungkapnya.

Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria, dalam sebuah pertemuan internasional para pembela hak akses atas informasi publik. Mereka menyepakati ada satu hari yang didedikasikan untuk mempromosikan hak kebebasan memperoleh informasi ke seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran global akan hak individu dalam mengakses informasi pemerintah dan mengkampanyekan bahwa akses terhadap informasi ini adalah bagian dari hak asasi manusia. (kd)

27
July

Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan merilis jumlah pajak dari sumber Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.6,2 Miliyar setiap tahun. Dari rilis tersebut juga disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah utara meliputi kecamatan pasean, batumar-mar, waru, pagentenan, pakong, palengaan yang justru paling rajin membayar pajak, dan tidak pernah menungak.

Sebaliknya, dari data yang diperoleh dispenda dari 13 Kecamatan Di Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yang justru warganya terendah pembayaran pajaknya. Padahal, dari sisi pendapatan dan pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, warga kecamatan pamekasan paling tinggi.

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan Agus Mulyadi mengakui rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kecamatan pamekasan. Padahal, Seharusnya warga kecamatan Pamekasan yang memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat lainya.

Agus menerangkan, Pihaknya dalam setiap pertemuan dengan kelurahan dan desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, selalu rajin memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban objek pajak kepada Negara.

“Faktornya variatif, ada yang menyebut tanahnya yang digunakan, ialah tanahnya sendiri tidak dibelikan oleh pemerintah. ada pula yang mengerti namun sengaja tidak membayar pajak PBB, sekalipun jelas-jelas kewajiban objek pajak,”Terang Agus.

Agus mengakui, tanah ataupun bangunan rumah memang milik masyarakat. Tetapi, setiap masyarakat, memiliki kewajiban membayar pajak. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 pasal 2 ayat 1 Jonto undang-undang nomor 12 tahun 1994, tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Lebih lanjut Agus menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan baliho di sejumlah titik di Pamekasan. Sosialisasi ke media massa, maupun hadir langsung ke balai desa ataupun kecamatan dan bertemu langsung kepada masyarakat.

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998. Adapun Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

30
May

Bupati Pamekasan melantik 17 Pejabat Eselon III dan IV Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di Peringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati. Diharapkan para pejabat dimaksud segera melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi  jabatan yang baru

30
May

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar memuji buku Pedoman Standar Layanan Informasi Desa untuk Pemerintahan Desa (PSlip Desa) yang diterbitkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. "Ini adalah bentuk inisiatif yang bagus dan kontribusi positif Komisi Informasi dalam mengawal program pembangunan desa,"kata Marwan dalam acara peringatan delapan tahun disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik dan hari Keterbukaan Informasi Nasional, Senin,16 Mei 2016 lalu.


Dia menambahkan, buku itu salah satu upaya KI Jatim untuk ikut mendorong lebih luas keterbukaan informasi sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat desa, memicu daya kritis yang pada akhirnya mendorong partisipasi pembangunan. Apalagi,kata Marwan, dana desa yang dikucurkan pada 2016 mencapai Rp46,98 triliun, dan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang."Prinsip dan asas keterbukaan dalam UUKIP dan UU Desa memberikan jaminan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik,"kata Jafar.


Dalama kesempatan itu,Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong keterbukaan informasi desa sebagai salah satu badan publik. Nota kesepahaman kerja sama tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi dan Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono 2 disaksikan secara langsung Menteri Marwan Jafar.


Acara tersebut dilaksanakan di Audiotorium Wisma Antara jl. Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta, dengan mengambil tema “Mengawal Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa”. Sesi diskusi publik diisi dengan pemaparan dari beberapa narasumber yaitu Eko Sulistyo (Deputi Kepala Kantor Staf Presiden), Supriyansa (wakil bupati Sopeng Sulawesi Selatan), Ketty Tri Setyorini (ketua KI Jatim), Yenny Soetjipto (sekjen seknas Fitra). Acara itu dihadiri oleh komisioner Komisi Informasi se Indonesia dan undangan lainnya.


Buku PSlip Desa mendapat apresiasi karena buku itu adalah buku pertama yang diterbitkan oleh Komisi Informasi di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Soppeng melakukan penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi (KI) Sulawesi Selatan terkait transparansi dana desa.(*)

Page 4 of 5