26
October

KJ Jatim Selenggarakan Sidang di Pamekasan

Written by
Published in Kabar PPID
Read 21 times

Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) menyelenggarakan sidang ajudikasi non litigasi di Kab. Pamekasan pada hari ini Rabu (25/10) hingga Kamis (26/10).

Sebanyak 7 kasus sengketa akan diselesaikan dengan pemohon dan termohon yang mayoritas berasal dari kabupaten pamekasan.

Menurut Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setorini, maksud penyelenggaraan sidang di kedudukan dimana pemohon dan termohon berada adalah agar tujuan UU KIP tercapai yaitu efektif dan cepat. Mengingat termohon mayoritas akan memenuhi panggilan sidang sehingga penyelesaian sengketa akan cepat terselesaikan. (AS)

26
October

Salah satu sidang ajudikasi yang digelar KI Jatim di Hotel New Ramayana Pamekasan pada hari ini Rabu (25/10) selesai melalui mediasi. Zainal Fatah AR mengajukan permohonan informasi berupa Alokasi Program ADD/DD Tahun Anggaran 2015-2016 pada semua desa se-Kecamatan Pasean kepada Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Ada 5 hal yang dimohonkan terhadap masing-masing desa di Kecamatan Pasean yaitu sumber dan besarnya anggaran yang diterima; RAPBDes; Titik Lokasi Foto 0-100% kegiatan dan RAB; Harga Satuan dan Upah uang disahkan Bupati; serta SPJ.

Sidang yang dipimpin Ketty Tri Setyorini sebagai Ketua Majelis serta Mahbub Junaidi dan Zulaikha sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu Feby Krisbiyantoro sebagai Panitera, menawarkan penyelesaian sengketa informasi melalui pertemuan mediasi, karena informasi yang dimohonkan tidak termasuk informasi yang dikecualikan sehingga merupakan informasi publik.

Dalam mediasi yang diselenggarakan hari itu juga dan di tempat yang sama, para pihak setuju akan butir-butir kesepakatan yang ditawarkan oleh Mediator KI Jatim sehingga proses penyelesaian sengketa informasi berakhir damai. (AS)

16
October

Sosialisasi Monev PPID 2017

Written by
Published in Kabar PPID
Read 35 times

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sosialisasikan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan PPID Tahun 2017 hari ini, Jumat (08/09) di Aula Kominfo Prov Jatim. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Prov Jatim ini merupakan Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Prov Jatim dan Kab/Kota se-Jatim.

Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Prov Jatim, Ir. Eddy Santoso, MM. Dalam sambutannya, Eddy menyampaikan bahwa memasuki era keterbukaan ini, Badan Publik tidak perlu takut untuk terbuka. Keterbukaan merupakan tuntutan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Kita terbuka saja selama informasi itu kita kuasai", kata Eddy.

Namun, menurut Eddy yang menjadi kendala keterbukaan informasi adalah di saat dukungan pimpinan kurang. Untuk melaksanakan keterbukaan informasi butuh komitmen dari pimpinan. 

Monev PPID

Meteri pertama disapaikan oleh Agus Dwi Muhanan, tentang layanan informasi publik. Informasi publik yang terdiri dari informasi berkala, informasi setiap saat, dan serta merta wajib disampaikan oleh Badan Publik. Sementara, informasi yang dikecualikan, menurut Agus, Badan Publik wajib membuat uji konsekuensi. 

Pemateri kedua, disampaikan oleh Ketty Tri Setyorini tentang instrumen monev 2017. Dalam monev 2017, akan dilakulan penilaian melalui website dan visitasi.

Dalam penilaian website, penilaian dilakukan terhadap konten informasi berkala. Informasi berkala terdiri dari informasi profil badan publik, kinerja, laporan keuangan, kontrak, laporan layanan informasi dll.

Dalam penilaian visitasi, yang menjadi penilaian adalah dokumen pembentukan PPID, informasi setiap saat, dan fasilitas PPID. 

Ketty, sebagai Ketua Komisi Informasi Prov Jatim, berharap Badan Publik berkompetisi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Salama ini, hasil Monev PPID dari tahun ke tahun hasilnya tidak jauh berubah. "Yang menang hanya itu-itu saja," kata Ketty. Lihat hasil monev 2016.

Monev PPID ini akan dimulai dari pemantauan website 11-15 September, masa sanggah 25 - 29 September, dilanjutkan visitasi 2-27 Oktober, hingga pengumuman hasil monev atau PPID Award pada Minggu Pertama Desember 2017. (RH)

07
August

Sengketa informasi dana desa yang dimohon oleh TOPAN-RI kepada Termohon Pemdes Klampar Kec. Proppo Kab Pamekasan, diputus sela pada Kamis (03/08). Permohonan penyelesaian sengketa informasi (PSI) dinyatakan prematur.

Pada sidang ketiga tersebut, Termohon keberatan atas PSI yang prematur, karena pengajuan sengketa ke KI sebelum 30 hari kerja sejak pengajuan keberatan. Seharusnya Atasa PPID masih punya kesempatan untuk menjawab keberatan. 

Kerena prematur, Majelis yang diketuai Isrowi Farida, Anggota Ketty dan Zulaikha, dibantu Panitera Ayu Saulina, memutuskan sela sengka informasi (RH)

Page 1 of 4