27
July

Warga Kecamatan Pamekasan Paling Malas Bayar Pajak Featured

Written by 
Published in Kabar PPID

Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan merilis jumlah pajak dari sumber Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebesar Rp.6,2 Miliyar setiap tahun. Dari rilis tersebut juga disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah utara meliputi kecamatan pasean, batumar-mar, waru, pagentenan, pakong, palengaan yang justru paling rajin membayar pajak, dan tidak pernah menungak.

Sebaliknya, dari data yang diperoleh dispenda dari 13 Kecamatan Di Pamekasan, Kecamatan Pamekasan, yang justru warganya terendah pembayaran pajaknya. Padahal, dari sisi pendapatan dan pengetahuan tentang kewajiban membayar pajak, warga kecamatan pamekasan paling tinggi.

Kepala Dinas Pendapatan Pemkab Pamekasan Agus Mulyadi mengakui rendahnya tingkat kesadaran masyarakat kecamatan pamekasan. Padahal, Seharusnya warga kecamatan Pamekasan yang memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat lainya.

Agus menerangkan, Pihaknya dalam setiap pertemuan dengan kelurahan dan desa yang berada di Kecamatan Pamekasan, selalu rajin memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang kewajiban objek pajak kepada Negara.

“Faktornya variatif, ada yang menyebut tanahnya yang digunakan, ialah tanahnya sendiri tidak dibelikan oleh pemerintah. ada pula yang mengerti namun sengaja tidak membayar pajak PBB, sekalipun jelas-jelas kewajiban objek pajak,”Terang Agus.

Agus mengakui, tanah ataupun bangunan rumah memang milik masyarakat. Tetapi, setiap masyarakat, memiliki kewajiban membayar pajak. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 pasal 2 ayat 1 Jonto undang-undang nomor 12 tahun 1994, tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Lebih lanjut Agus menerangkan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya melakukan sosialisasi melalui spanduk dan baliho di sejumlah titik di Pamekasan. Sosialisasi ke media massa, maupun hadir langsung ke balai desa ataupun kecamatan dan bertemu langsung kepada masyarakat.

Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 1994 jo. Pasal 2 (3) KMK-523/KMK.04/1998. Adapun Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas self assessment.

Read 408 times Last modified on Monday, 31 October 2016 01:09
Rate this item
(0 votes)