Dasar Hukum

UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA

  1. NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.
  2. NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
  3. NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
  4. NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
  5. NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

  1. NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  2. NO 22 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PEMERINTAH NOM0R 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  1. NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVENSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

  1. NOMOR : 201/PMK.07/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013.
  2. NOMOR : 205/PMK.07/2012  TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013.
  3. NOMOR : 35/PMK.07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI, NOMOR : 205/PMK.07/2012, TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013.
  4. NOMOR : 218/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2013.
  5. NOMOR : 23/PMK.07/2013TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2013.
  6. NOMOR : 19/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013.
  7. NOMOR : 19/PMK.07/2013TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013.
  8. NOMOR : 207/PMK.07/2012 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2013.
  9. NOMOR : 20/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2013.
  10. NOMOR : 230/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011.
  11. NOMOR : 44/PMK.07/2013 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2013.
  12. NOMOR : 246/PMK.07/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013.
  13. NOMOR : 41/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.
  14. NOMOR : 42/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

  1. NOMOR : 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  2. NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  3. NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
  4. NOMOR : 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
  5. NOMOR : 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

  1. NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
  2. NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
  3. NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
  4. NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG  PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
  5. NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014