UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
- NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.
- NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA.
- NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA.
- NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.
- NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
- NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- NO 22 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PEMERINTAH NOM0R 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVENSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- NOMOR : 201/PMK.07/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 205/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 35/PMK.07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI, NOMOR : 205/PMK.07/2012, TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 218/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 23/PMK.07/2013TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 19/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 19/PMK.07/2013TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 207/PMK.07/2012 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 20/PMK.07/2013 TENTANG PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 230/PMK.07/2012 TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2011.
- NOMOR : 44/PMK.07/2013 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 246/PMK.07/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 41/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 42/PMK.07/2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2013.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
- NOMOR : 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- NOMOR : 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- NOMOR : 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
- NOMOR : 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR : 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
- NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.
- NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.
- NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
- NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014